Untuk Pendidikan Indonesia Yang Lebih Maju dan Bermartabat

Senin, 13 Mei 2013

Mendikbud Ungkap Hasil Investigasi UN Jilid 1

Detik Pendidikan-- Mendikbud Mohammad Nuh akhirnya mengungkapkan beberapa hasil investigasi ujian nasional (UN) 2013 yang sempat kisruh beberapa waktu lalu. Didampingi Dirjen Dikmen Hamid Muhammad, Wamendikbud Musliar Kasim, Kabalitbang Khairil Anwar Notodiputro, dan Irjen Haryono Umar, Nuh mengatakan terdapat empat penyebab terlambatnya pelaksanaan UN di 11 provinsi.
Empat penyebab tersebut pertama karena terlambatnya pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud oleh Kemenkeu. Anggaran UN termasuk di dalam DIPA ini.  
"DIPA Balitbang di mana DIPA UN termasuk didalamnya baru keluar tanggal 13 Maret sehingga kontrak dilakukan 15 Maret. Sebulan sebelum pelaksanaan UN SMA 15 April. Sedangkan tahun lalu jarak antara kontrak dengan pelaksanaan UN dua bulan," jelas Nuh pada konferensi pers di kantor Kemendikbud Senin (13/5).
Kedua, lanjut Nuh, kelemahan manajerial internal Kemendikbud. Penyampaian master soal dari Puspendik ke percetakan tidak menyeluruh tapi bertahap yakni 15 Maret, 18 Maret, dan 23 Maret. 
"Irjen sebenarnya sudah memberikan early warning tapi tidak direspon dengan baik. Di sini Kemendikbud mengakui ada kelemahan pada sistem pengendalian internal dan pengelolaan resiko yang belum terkoordinasi dengan baik," ujar Nuh. 
Ketiga kelemahan manajamen di percetakan. Menurut Nuh ada persoalan teknis pada penyiapan percetakkan. Yakni percetakkan sulit menggabungkan antara naskah dengan LJUN. "Naskah hitam putih sedangkan LJK UN berwarna. Satu percetakkan kesulitan menggabungkan," kata Nuh.
Selain itu, Nuh menuturkan, pola kerja yang tidak terkoordinator dengan baik dan tidak ada kontrol resiko dari internal percetakkan tersebut.
"Buktinya lima percetakkan lainnya bisa menyelesaikan dengan baik mencetak naskah digabung dengan LJK," tutur Nuh.
Keempat, sebut dia, lalainya tim pengawas di percetakkan yang terdiri dari dinas pendidikan provinsi dan Perguruan Tinggi (PT). Yaitu untuk melakukan validasi data peserta dengan kebutuhan amplop naskah UN di setiap sekolah yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga masih ditemukan adanya kekurangan amplop naskah UN dan salah alamat pengiriman amplop naskah.
"Anggaran telat, manajemen seperti itu, percetakan juga begitu. Ditambah tim pengawas juga membuat keterlambatan UN menjadi sempurna," tuturnya.

0 komentar:

Posting Komentar